Kalkulator PPh 21 TER

Isi gaji, status PTKP, dan THR atau bonus. Potongan PPh 21 tiap bulan dengan TER, hitungan setahun dengan tarif Pasal 17, dan sisa yang dipotong di bulan Desember langsung terlihat.

Rp
Rp

Tunjangan yang dibayar setiap bulan, misalnya tunjangan jabatan atau makan tetap.

Iuran dan premi per bulan

Rp

Ditambahkan ke penghasilan bruto.

Rp

Mengurangi penghasilan neto setahun.

Rp

Hanya mengurangi gaji bersih, tidak mengurangi pajak.

Rp

Zakat ke BAZNAS atau LAZ resmi yang dipotong dari gaji. Isi 0 bila tidak ada.

THR, bonus, dan lembur

Tambahkan setiap pembayaran tidak tetap pada bulan dibayarnya. THR yang dibayar Maret menaikkan TER bulan Maret saja.

Masa kerja tahun ini

Desember, atau bulan berhenti bekerja. Pajak setahun dihitung ulang di bulan ini.

Hitungan setahun (masa pajak terakhir)

Per bulan

Cara menggunakan

  1. Isi gaji pokok dan tunjangan tetap per bulan, lalu pilih status PTKP Anda per 1 Januari.
  2. Biarkan Hitung iuran BPJS otomatis tercentang untuk memakai tarif BPJS standar, atau hapus centangnya dan salin angka dari slip gaji.
  3. Tekan Tambah THR, bonus, atau lembur untuk setiap pembayaran tidak tetap, lalu pilih bulan dibayarnya.
  4. Kalau mulai bekerja atau berhenti di tengah tahun, ubah bulan mulai dan bulan terakhir. Tabel 12 bulan menunjukkan pajak dan gaji bersih setiap bulan.

Cara PPh 21 karyawan tetap dipotong sejak 2024

Sejak 1 Januari 2024 berlaku PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Potongan PPh 21 pegawai tetap dibagi dua. Pada Januari sampai November, pemberi kerja mengalikan penghasilan bruto bulan itu dengan tarif efektif rata-rata (TER). Bruto mencakup gaji, tunjangan, lembur, THR atau bonus yang dibayar bulan itu, serta premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan. Iuran JHT dan JP bagian perusahaan tidak dihitung.

Tabel TER dipilih menurut status PTKP pada awal tahun: kategori A untuk TK/0, TK/1, dan K/0; kategori B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; kategori C untuk K/3. Kalkulator ini memuat ketiga tabel dari Lampiran PP 58/2023.

Di bulan Desember, atau bulan terakhir bekerja, pajak setahun dihitung ulang: bruto setahun dikurangi biaya jabatan (5%, paling banyak Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun), iuran JHT, JP, atau dana pensiun yang dibayar pegawai, dan zakat yang dipotong lewat kantor. Hasilnya penghasilan neto. Neto dikurangi PTKP, dibulatkan ke bawah ke ribuan, lalu dikenai tarif Pasal 17 UU HPP. PPh Desember adalah pajak setahun dikurangi potongan Januari–November.

Penghasilan kena pajak setahunTarif Pasal 17
sampai Rp60 juta5%
di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta15%
di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta25%
di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar30%
di atas Rp5 miliar35%

PTKP (PMK 101/2016): Rp54.000.000 untuk diri sendiri, tambah Rp4.500.000 bila kawin dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, paling banyak tiga. Jadi TK/0 Rp54 juta, K/0 Rp58,5 juta, K/3 Rp72 juta.

Contoh dari PMK 168/2023

Contoh I.1 di lampiran PMK 168/2023: Tuan A, status K/0, gaji Rp10.000.000 dan tunjangan Rp20.000.000 per bulan. Perusahaan membayar premi JKK dan JKM Rp80.000, Tuan A membayar iuran pensiun Rp100.000 dan zakat Rp200.000 lewat kantor. Ia menerima lembur Rp5.000.000 di Februari dan Mei, bonus Rp20.000.000 di Juli, dan THR Rp60.000.000 di Desember.

  • Januari: bruto Rp30.080.000, TER A 13%, PPh Rp3.910.400. Februari: Rp35.080.000 × 14% = Rp4.911.200. Juli: Rp50.080.000 × 18% = Rp9.014.400. Jumlah Januari–November Rp50.120.000.
  • Setahun: bruto Rp450.960.000 − biaya jabatan Rp6.000.000 − iuran Rp1.200.000 − zakat Rp2.400.000 = neto Rp441.360.000. Dikurangi PTKP Rp58.500.000, PKP Rp382.860.000.
  • Pajak setahun: 5% × Rp60 juta + 15% × Rp190 juta + 25% × Rp132.860.000 = Rp64.715.000. PPh Desember: Rp64.715.000 − Rp50.120.000 = Rp14.595.000.

Hapus centang isi otomatis BPJS, masukkan angka di atas beserta empat pembayaran tambahan, dan kalkulator ini menghasilkan angka yang sama.

Batasan

Kalkulator ini untuk pegawai tetap dengan satu pemberi kerja yang sudah menjadi wajib pajak dalam negeri sejak Januari. Tidak dihitung: penghasilan disetahunkan untuk pegawai yang baru datang ke Indonesia, tunjangan pajak (gross-up), natura, pegawai tidak tetap, dan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Insentif itu (PMK 105/2025) berlaku Januari–Desember 2026 untuk pegawai industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, dan pariwisata dengan bruto tetap paling banyak Rp10 juta sebulan.

Pertanyaan umum

Kenapa PPh 21 bulan Desember jauh lebih besar dari bulan lain?
TER hanya perkiraan bulanan. Desember adalah bulan penyesuaian: pajak setahun dihitung dengan tarif Pasal 17 lalu dikurangi potongan Januari–November. Kalau THR atau bonus dibayar di Desember, atau gaji naik di tengah tahun, selisihnya menumpuk di bulan itu. Pada contoh Tuan A di PMK 168/2023, potongan Januari–November Rp50.120.000 dan Desember Rp14.595.000.
Apakah THR dan bonus kena pajak lebih tinggi?
Di bulan diterimanya, ya: bruto bulan itu naik sehingga masuk lapisan TER yang lebih tinggi. Bonus Rp20 juta membuat bruto Tuan A di bulan Juli menjadi Rp50.080.000 dan TER-nya 18%, bukan 13%. Namun total pajak setahun tetap ditentukan di Desember dengan tarif Pasal 17, sehingga potongan yang terlalu besar di bulan bonus mengurangi PPh Desember.
Bagaimana kalau potongan Januari–November lebih besar dari pajak setahun?
Kelebihannya wajib dikembalikan oleh pemberi kerja kepada pegawai, bersama bukti potong, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir (PMK 168/2023). Contoh di PMK: Tuan B mulai bekerja September dengan gaji Rp15.500.000, dipotong Rp1.085.000 tiga kali, tetapi pajak setahunnya hanya Rp280.000, sehingga Rp2.975.000 dikembalikan di Desember.
Premi BPJS mana yang menambah penghasilan bruto?
Iuran JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan termasuk penghasilan pegawai (PMK 168/2023 Pasal 5). Iuran JHT dan JP bagian perusahaan tidak termasuk. Iuran JHT 2% dan JP 1% yang dipotong dari gaji Anda mengurangi penghasilan neto, sedangkan BPJS Kesehatan 1% bagian pegawai tidak mengurangi pajak.
Status PTKP mana yang dipakai kalau saya menikah atau punya anak di tengah tahun?
Status pada 1 Januari. Perubahan karena menikah atau kelahiran anak baru dipakai mulai tahun pajak berikutnya. Untuk karyawati yang kawin, PTKP yang dipakai pemberi kerja hanya untuk dirinya sendiri (TK/0), kecuali ada keterangan tertulis dari pemerintah daerah minimal kecamatan bahwa suaminya tidak berpenghasilan.
Apakah hasilnya sama dengan slip gaji?
Untuk gaji, tunjangan, dan premi yang sama, hasilnya mengikuti rumus yang sama dengan contoh resmi DJP. Selisih bisa muncul bila kantor membayar asuransi swasta, memberi tunjangan pajak (gross-up), memakai insentif PPh 21 ditanggung pemerintah, atau memakai tarif JKK yang berbeda. Masukkan angka dari slip gaji dengan menghapus centang isi otomatis BPJS.