Kalkulator PPh 21 TER
Isi gaji, status PTKP, dan THR atau bonus. Potongan PPh 21 tiap bulan dengan TER, hitungan setahun dengan tarif Pasal 17, dan sisa yang dipotong di bulan Desember langsung terlihat.
Tunjangan yang dibayar setiap bulan, misalnya tunjangan jabatan atau makan tetap.
Iuran dan premi per bulan
Ditambahkan ke penghasilan bruto.
Mengurangi penghasilan neto setahun.
Hanya mengurangi gaji bersih, tidak mengurangi pajak.
Zakat ke BAZNAS atau LAZ resmi yang dipotong dari gaji. Isi 0 bila tidak ada.
THR, bonus, dan lembur
Tambahkan setiap pembayaran tidak tetap pada bulan dibayarnya. THR yang dibayar Maret menaikkan TER bulan Maret saja.
Masa kerja tahun ini
Desember, atau bulan berhenti bekerja. Pajak setahun dihitung ulang di bulan ini.
Hitungan setahun (masa pajak terakhir)
Per bulan
Cara menggunakan
- Isi gaji pokok dan tunjangan tetap per bulan, lalu pilih status PTKP Anda per 1 Januari.
- Biarkan Hitung iuran BPJS otomatis tercentang untuk memakai tarif BPJS standar, atau hapus centangnya dan salin angka dari slip gaji.
- Tekan Tambah THR, bonus, atau lembur untuk setiap pembayaran tidak tetap, lalu pilih bulan dibayarnya.
- Kalau mulai bekerja atau berhenti di tengah tahun, ubah bulan mulai dan bulan terakhir. Tabel 12 bulan menunjukkan pajak dan gaji bersih setiap bulan.
Cara PPh 21 karyawan tetap dipotong sejak 2024
Sejak 1 Januari 2024 berlaku PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Potongan PPh 21 pegawai tetap dibagi dua. Pada Januari sampai November, pemberi kerja mengalikan penghasilan bruto bulan itu dengan tarif efektif rata-rata (TER). Bruto mencakup gaji, tunjangan, lembur, THR atau bonus yang dibayar bulan itu, serta premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan. Iuran JHT dan JP bagian perusahaan tidak dihitung.
Tabel TER dipilih menurut status PTKP pada awal tahun: kategori A untuk TK/0, TK/1, dan K/0; kategori B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; kategori C untuk K/3. Kalkulator ini memuat ketiga tabel dari Lampiran PP 58/2023.
Di bulan Desember, atau bulan terakhir bekerja, pajak setahun dihitung ulang: bruto setahun dikurangi biaya jabatan (5%, paling banyak Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun), iuran JHT, JP, atau dana pensiun yang dibayar pegawai, dan zakat yang dipotong lewat kantor. Hasilnya penghasilan neto. Neto dikurangi PTKP, dibulatkan ke bawah ke ribuan, lalu dikenai tarif Pasal 17 UU HPP. PPh Desember adalah pajak setahun dikurangi potongan Januari–November.
| Penghasilan kena pajak setahun | Tarif Pasal 17 |
|---|---|
| sampai Rp60 juta | 5% |
| di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta | 15% |
| di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta | 25% |
| di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar | 30% |
| di atas Rp5 miliar | 35% |
PTKP (PMK 101/2016): Rp54.000.000 untuk diri sendiri, tambah Rp4.500.000 bila kawin dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, paling banyak tiga. Jadi TK/0 Rp54 juta, K/0 Rp58,5 juta, K/3 Rp72 juta.
Contoh dari PMK 168/2023
Contoh I.1 di lampiran PMK 168/2023: Tuan A, status K/0, gaji Rp10.000.000 dan tunjangan Rp20.000.000 per bulan. Perusahaan membayar premi JKK dan JKM Rp80.000, Tuan A membayar iuran pensiun Rp100.000 dan zakat Rp200.000 lewat kantor. Ia menerima lembur Rp5.000.000 di Februari dan Mei, bonus Rp20.000.000 di Juli, dan THR Rp60.000.000 di Desember.
- Januari: bruto Rp30.080.000, TER A 13%, PPh Rp3.910.400. Februari: Rp35.080.000 × 14% = Rp4.911.200. Juli: Rp50.080.000 × 18% = Rp9.014.400. Jumlah Januari–November Rp50.120.000.
- Setahun: bruto Rp450.960.000 − biaya jabatan Rp6.000.000 − iuran Rp1.200.000 − zakat Rp2.400.000 = neto Rp441.360.000. Dikurangi PTKP Rp58.500.000, PKP Rp382.860.000.
- Pajak setahun: 5% × Rp60 juta + 15% × Rp190 juta + 25% × Rp132.860.000 = Rp64.715.000. PPh Desember: Rp64.715.000 − Rp50.120.000 = Rp14.595.000.
Hapus centang isi otomatis BPJS, masukkan angka di atas beserta empat pembayaran tambahan, dan kalkulator ini menghasilkan angka yang sama.
Batasan
Kalkulator ini untuk pegawai tetap dengan satu pemberi kerja yang sudah menjadi wajib pajak dalam negeri sejak Januari. Tidak dihitung: penghasilan disetahunkan untuk pegawai yang baru datang ke Indonesia, tunjangan pajak (gross-up), natura, pegawai tidak tetap, dan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Insentif itu (PMK 105/2025) berlaku Januari–Desember 2026 untuk pegawai industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, dan pariwisata dengan bruto tetap paling banyak Rp10 juta sebulan.