Kalkulator Iuran BPJS Karyawan
Isi gaji pokok dan tunjangan tetap. Potongan BPJS dari gaji Anda, iuran yang dibayar perusahaan, dan total biaya per bulan langsung terlihat, dengan batas upah yang berlaku.
Tunjangan yang dibayar tanpa melihat kehadiran, misalnya tunjangan jabatan.
Ditetapkan menurut jenis usaha perusahaan (PP 44/2015 Lampiran I).
Batas bawah dasar iuran BPJS Kesehatan. Kosongkan bila gaji Anda di atas UMK.
Anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, atau mertua. Istri/suami dan tiga anak sudah termasuk.
Cara menggunakan
- Isi gaji pokok dan tunjangan tetap per bulan. Tunjangan yang bergantung pada kehadiran tidak dihitung.
- Pilih kelas risiko JKK perusahaan. Kalau tidak tahu, lihat slip gaji atau tanyakan HRD; kelas paling rendah 0,24%.
- Isi upah minimum kabupaten/kota bila gaji Anda di bawahnya, dan jumlah anggota keluarga tambahan yang ikut BPJS Kesehatan.
- Baca rincian per program di tabel: dasar upah, bagian perusahaan, dan bagian pekerja.
Iuran BPJS untuk pekerja penerima upah
Karyawan perusahaan swasta ikut dua badan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan (JKN). BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Semua iuran dihitung dari upah sebulan, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang dibayar tanpa memperhitungkan kehadiran.
| Program | Perusahaan | Pekerja | Batas upah | Dasar hukum |
|---|---|---|---|---|
| BPJS Kesehatan | 4% | 1% | paling tinggi Rp12.000.000, paling rendah UMK/UMP | Perpres 82/2018 jo. Perpres 64/2020, Pasal 30 dan 32 |
| JHT | 3,7% | 2% | tidak ada | PP 46/2015 Pasal 16 |
| JP | 2% | 1% | Rp11.086.300 per 1 Maret 2026 | PP 45/2015 Pasal 28 dan 29 |
| JKK | 0,24% sampai 1,74% | - | tidak ada | PP 44/2015 Pasal 16 |
| JKM | 0,3% | - | tidak ada | PP 44/2015 Pasal 18 |
| JKP | - | - | manfaat dihitung dari upah paling tinggi Rp5.000.000 | PP 37/2021 jo. PP 6/2025 |
JHT, JP, JKK, dan JKM berlaku sejak 1 Juli 2015. Batas upah JP naik setiap tahun mengikuti pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (PP 45/2015 Pasal 29). Batas Rp10.547.400 tahun 2025 dikali 1,0511 (pertumbuhan 2025 sebesar 5,11%) menjadi Rp11.086.300, berlaku sejak Maret 2026. JKP tidak menambah iuran: 0,36% dari upah dibiayai pemerintah 0,22% dan pengalihan 0,14% dari iuran JKK yang sudah dibayar perusahaan.
Contoh hitungan
Gaji pokok Rp12.000.000 dan tunjangan tetap Rp3.000.000, jadi upah Rp15.000.000, dengan JKK kelas risiko sangat rendah 0,24%.
- BPJS Kesehatan memakai batas Rp12.000.000: perusahaan 4% = Rp480.000, pekerja 1% = Rp120.000.
- JHT dari Rp15.000.000: perusahaan 3,7% = Rp555.000, pekerja 2% = Rp300.000.
- JP memakai batas Rp11.086.300: perusahaan 2% = Rp221.726, pekerja 1% = Rp110.863.
- JKK 0,24% = Rp36.000 dan JKM 0,3% = Rp45.000, keduanya dibayar perusahaan.
Potongan gaji pekerja Rp530.863, bagian perusahaan Rp1.337.726, total iuran Rp1.868.589. Gaji setelah potongan BPJS Rp14.469.137, sebelum PPh 21, dan biaya perusahaan untuk karyawan ini Rp16.337.726 per bulan.
Yang sering keliru
- Menghitung JP 1% dari seluruh gaji. Untuk upah di atas batas, potongan JP pekerja paling banyak Rp110.863.
- Memakai batas JP tahun lalu. Batas berubah setiap Maret; kalkulator ini memakai angka per 1 Maret 2026.
- Memasukkan uang makan atau transport harian ke dasar upah. Tunjangan yang dibayar menurut kehadiran tidak termasuk tunjangan tetap.
Batasan: kalkulator ini untuk pekerja penerima upah di badan usaha. Iuran ASN, pekerja mandiri (bukan penerima upah), dan pekerja migran berbeda. Potongan PPh 21 dihitung terpisah di Kalkulator PPh 21.