Cara menghitung PPh 21 karyawan dengan TER, dari Januari sampai Desember
Sejak 2024, potongan PPh 21 di slip gaji naik turun mengikuti penghasilan bulan itu, lalu disesuaikan di bulan Desember. Panduan ini menjelaskan kedua tahap itu dengan satu contoh lengkap untuk tahun pajak 2026.
Dua cara hitung dalam satu tahun
PP 58/2023 dan PMK 168/2023, yang berlaku sejak 1 Januari 2024 dan masih dipakai untuk tahun pajak 2026, membagi potongan PPh 21 pegawai tetap menjadi dua tahap:
- Januari sampai November: PPh 21 = tarif efektif rata-rata (TER) × penghasilan bruto bulan itu. Tidak ada pengurangan apa pun di tahap ini.
- Desember, atau bulan terakhir bekerja bagi yang berhenti di tengah tahun: pajak setahun dihitung dengan tarif Pasal 17 UU HPP, lalu dikurangi semua potongan sebelumnya.
Penghasilan bruto sebulan adalah gaji, tunjangan, lembur, THR atau bonus yang dibayar bulan itu, ditambah premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan. Iuran JHT dan JP bagian perusahaan tidak dihitung.
Status PTKP menentukan tabel TER
PTKP mengikuti PMK 101/PMK.010/2016, berlaku sejak tahun pajak 2016 dan belum berubah: Rp54.000.000 untuk diri sendiri, tambah Rp4.500.000 bila kawin dan Rp4.500.000 per tanggungan, paling banyak tiga. Statusnya dibaca per 1 Januari, jadi menikah atau punya anak di tengah 2026 baru berpengaruh pada 2027.
| Status | PTKP setahun | TER |
|---|---|---|
| TK/0 | Rp54.000.000 | A |
| TK/1, K/0 | Rp58.500.000 | A |
| TK/2, K/1 | Rp63.000.000 | B |
| TK/3, K/2 | Rp67.500.000 | B |
| K/3 | Rp72.000.000 | C |
Bruto sebulan sampai Rp5.400.000 (kategori A), Rp6.200.000 (B), atau Rp6.600.000 (C) belum dipotong PPh 21. Di atasnya, tarifnya naik bertahap sampai 34%. Ketiga tabel lengkap ada di lampiran PP 58/2023 dan dipakai Kalkulator PPh 21.
Hitungan ulang di bulan Desember
- Jumlahkan penghasilan bruto Januari sampai Desember.
- Kurangi biaya jabatan 5% dari bruto, paling banyak Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun.
- Kurangi iuran JHT, JP, atau dana pensiun yang dibayar pegawai, serta zakat yang dipotong lewat kantor. Hasilnya penghasilan neto.
- Kurangi PTKP, lalu bulatkan ke bawah ke ribuan. Hasilnya penghasilan kena pajak (PKP).
- Kenakan tarif Pasal 17 (UU 7/2021, sejak tahun pajak 2022): 5% sampai Rp60 juta, 15% di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta, 25% sampai Rp500 juta, 30% sampai Rp5 miliar, dan 35% di atasnya.
- PPh Desember = pajak setahun − potongan Januari sampai November. Bila hasilnya negatif, kelebihannya dikembalikan pemberi kerja kepada pegawai.
Contoh lengkap 12 bulan
Rudi berstatus K/1 per 1 Januari 2026, jadi memakai TER kategori B dan PTKP Rp63.000.000. Gaji pokoknya Rp8.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.500.000. Kantornya masuk kelas risiko JKK paling rendah (0,24%). THR Rp9.500.000 dibayar pada Maret 2026, sebelum Idulfitri.
Dari upah Rp9.500.000, perusahaan membayar premi JKK Rp22.800, JKM Rp28.500, dan BPJS Kesehatan 4% Rp380.000, total Rp431.300. Premi ini menambah bruto, sehingga bruto bulan biasa menjadi Rp9.931.300. Rudi sendiri membayar JHT 2% Rp190.000 dan JP 1% Rp95.000, yang nanti mengurangi neto, serta BPJS Kesehatan 1% Rp95.000, yang tidak mengurangi pajak. Rincian iuran ini bisa dicek di Kalkulator BPJS.
| Bulan | Bruto | TER | PPh 21 |
|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 9.931.300 | 1,5% | 148.969 |
| Mar (THR) | 19.431.300 | 8% | 1.554.504 |
| Apr–Nov | 9.931.300 | 1,5% | 148.969 |
| Des | 9.931.300 | - | −231.444 |
Semua angka dalam rupiah. Baris Jan–Feb dan Apr–Nov adalah potongan setiap bulan, jadi jumlah Januari sampai November Rp3.044.194. Desember tidak memakai TER, dan angka negatifnya dikembalikan kepada Rudi.
Hitungan Desember: bruto setahun Rp128.675.600. Biaya jabatan 5% sebenarnya Rp6.433.780, tetapi dibatasi Rp6.000.000. Iuran JHT dan JP setahun Rp3.420.000. Neto Rp119.255.600, dikurangi PTKP Rp63.000.000 menjadi PKP Rp56.255.000. Seluruh PKP masih di lapisan 5%, jadi pajak setahun Rp2.812.750. Karena Januari sampai November sudah dipotong Rp3.044.194, Rudi mendapat kembali Rp231.444 di Desember.
Kelebihan itu berasal dari bulan Maret. Tarif TER 8% dikenakan pada seluruh Rp19.431.300 di bulan THR, padahal pajak setahun Rudi hanya sekitar 2,2% dari brutonya. Pada gaji yang lebih besar, atau bila bonus dibayar di Desember, arah selisihnya bisa terbalik. Contoh resmi di lampiran PMK 168/2023, Tuan A dengan gaji dan tunjangan Rp30 juta sebulan dan THR Rp60 juta di Desember, dipotong Rp14.595.000 pada bulan Desember.
Gaji bersih Rudi pada bulan biasa: Rp9.500.000 − Rp285.000 − Rp95.000 − Rp148.969 = Rp8.971.031. Di Desember menjadi Rp9.351.444 karena ada pengembalian pajak.
Kalau hasilnya berbeda dengan slip gaji
- Kelas risiko JKK berbeda. Isi otomatis di Kalkulator PPh 21 memakai JKK 0,24%. Hapus centang Hitung iuran BPJS otomatis dari gaji dan tunjangan, lalu salin premi dan iuran dari slip gaji.
- Status PTKP yang dipakai kantor tidak sama. Pemberi kerja memakai data per 1 Januari; perubahan status harus dilaporkan ke bagian personalia.
- Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. PMK 105/2025 menanggung PPh 21 pegawai di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, dan pariwisata dengan penghasilan sampai Rp10 juta sebulan untuk masa pajak Januari sampai Desember 2026. Kalkulator ini tidak menghitung insentif itu.
- Tunjangan pajak (gross-up) atau natura. Keduanya menambah bruto dan tidak dimodelkan kalkulator.
Cara menghitung THR yang ikut menaikkan TER dijelaskan di panduan menghitung THR, dan rincian iuran BPJS di panduan iuran BPJS karyawan.